Dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan sesuai

dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 junto UU Nomor 1 Tahun

2014, pemerintah daerah wajib menyusun 4 (empat) dokumen perencanaan yakni

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut

RSWP-3-K; Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya

disebut RZWP-3-K; Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang

selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.